Saya berharap Buton bisa lebih baik lagi, terutama dari sisi keuangan daerah dan penguatan SDM. Itu membutuhkan kerja keras, kolaborasi, dan integritas.” ~ Bupati Alvin.
CELEBESPOS.ID, BUTON — Pemerintah Kabupaten Buton resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., melantik dan mengambil sumpah jabatan La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., sebagai Sekda Kabupaten Buton dalam sebuah prosesi resmi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Senin, 26 Januari 2026.
Pelantikan tersebut menjadi penanda penting bagi konsolidasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, setelah sebelumnya jabatan Sekda dijalankan oleh pelaksana tugas. Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Buton, Ketua DPRD Kabupaten Buton, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran asisten dan staf ahli bupati, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Buton, serta perwakilan perbankan dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Alvin Akawijaya Putra menegaskan bahwa pelantikan Sekda definitif bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari strategi memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Ia menilai posisi Sekda sangat krusial dalam memastikan kebijakan daerah berjalan efektif, terkoordinasi, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Sekda memiliki peran sentral sebagai motor penggerak birokrasi. Saya berharap dengan pelantikan ini, pelaksanaan program prioritas daerah dapat berjalan lebih cepat, lebih fokus, dan lebih terukur,” ujar Alvin di hadapan para undangan.
Bupati menekankan bahwa tantangan yang dihadapi Kabupaten Buton ke depan tidaklah ringan, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, ia meminta Sekda yang baru mampu bekerja secara profesional, adaptif, dan menjunjung tinggi kepentingan daerah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Saya berharap Buton bisa lebih baik lagi, terutama dari sisi keuangan daerah dan penguatan SDM. Itu membutuhkan kerja keras, kolaborasi, dan integritas,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Alvin juga mengingatkan seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) agar menjaga etika birokrasi dan tidak menyalahgunakan nama kepala daerah untuk kepentingan jabatan atau urusan pribadi. Menurutnya, disiplin dan loyalitas terhadap aturan merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang dipercaya publik.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Buton yang baru dilantik, La Ode Syamsudin, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menyebut amanah tersebut sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi.
“Saya menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Bupati Buton atas kepercayaan ini, serta kepada Bapak Gubernur atas rekomendasi yang diberikan. Amanah ini akan saya jaga dan laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar La Ode Syamsudin usai prosesi pelantikan.
Mantan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton ini menegaskan bahwa tugas utama Sekda adalah membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan seluruh perangkat daerah agar bekerja selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Buton. Ia mengakui bahwa kondisi fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri, sehingga dibutuhkan inovasi dan sinergi lintas sektor.
“Sebagaimana arahan Bupati, fokus kita ke depan adalah bagaimana mendorong perekonomian daerah di tengah keterbatasan fiskal. Itu hanya bisa dicapai melalui kerja sama yang solid antar-OPD dan dukungan seluruh elemen masyarakat,” katanya.
La Ode Syamsudin juga menegaskan komitmennya untuk membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk insan pers, sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara transparan dan berimbang.
“Insya Allah amanah besar ini bisa saya emban. Saya siap berkolaborasi dengan semua pihak demi kemajuan Kabupaten Buton,” tutupnya.
Pelantikan Sekda definitif ini diharapkan menjadi momentum baru bagi Pemerintah Kabupaten Buton dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
