SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Advertisement
Politik
Beranda / Politik / Mahasiswa Sultra Unjuk Rasa Desak Pemerintah Keluar dari Board of Peace

Mahasiswa Sultra Unjuk Rasa Desak Pemerintah Keluar dari Board of Peace

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersuara Sultra menggelar aksi di perempatan Tugu Eks MTQ Kendari, Minggu (15 Maret 2026), menolak keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).

CELEBESPOS.ID, KENDARI — Aliansi Mahasiswa Bersuara Sulawesi Tenggara bersama sejumlah elemen pemuda menyuarakan penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam struktur internasional yang disebut Board of Peace (BoP). Penolakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar di perempatan kawasan Tugu Eks MTQ, Kota Kendari, Minggu, 15 Maret 2026.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah Indonesia segera menarik diri dari skema tersebut. Mereka menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace berpotensi mengancam kedaulatan negara.

Melalui pernyataan resminya, aliansi mahasiswa menyatakan keputusan pemerintah bergabung dalam BoP merupakan langkah yang mencederai prinsip anti-penjajahan yang selama ini menjadi dasar politik bangsa Indonesia.

Mereka menyebut keterlibatan dalam struktur yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat sebagai bentuk kompromi berbahaya yang dinilai dapat membuka ruang dominasi asing terhadap militer nasional.

BMKG: Curah Hujan Sultra Masih Fluktuatif hingga Juni 2026, Potensi Ekstrem Tetap Ada

Menurut mereka, sejarah kebijakan luar negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa berbagai intervensi militer di sejumlah negara kerap berujung pada konflik berkepanjangan serta penderitaan masyarakat sipil.

Dalam pernyataan tersebut juga disebutkan beberapa contoh konflik internasional yang dinilai menunjukkan bahwa agenda yang dibawa tidak selalu menghasilkan perdamaian sebagaimana yang sering diklaim.

Mahasiswa juga menyoroti berbagai peristiwa konflik global yang mereka anggap sebagai bukti bahwa dominasi kekuatan besar dalam politik internasional kerap berdampak pada kerusakan infrastruktur, jatuhnya korban sipil, serta melemahnya kedaulatan negara-negara yang terlibat.

Atas dasar itu, mereka memandang BoP tidak lebih dari instrumen geopolitik yang dapat dimanfaatkan oleh negara besar untuk mengamankan kepentingannya di berbagai kawasan dunia.

Seorang Pria Dilaporkan Jatuh dari Longboat di Perairan Ereke, Tim SAR Dikerahkan

Selain mempertimbangkan aspek politik dan kedaulatan negara, aliansi mahasiswa juga mengemukakan landasan pandangan keagamaan dalam sikap mereka.

Mereka mengutip firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 141 yang menegaskan bahwa Allah tidak akan memberi jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum beriman. Dalam pandangan mereka, ayat tersebut menjadi pengingat agar umat Islam tidak menempatkan diri di bawah dominasi kekuatan asing.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Bersuara Sultra, Hikma Sanggala, menyampaikan dalam orasinya bahwa militer Indonesia seharusnya difokuskan untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi umat dari berbagai bentuk penindasan, bukan ditempatkan dalam struktur komando yang dipengaruhi kepentingan negara lain.

Dalam pernyataan sikapnya, aliansi mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membatalkan keikutsertaan dan keluar dari Board of Peace.

Ratusan Warga Kendari Salat Id Lebih Awal, Ini Alasan dan Naskah Khutbah Lengkapnya

Kedua, mereka mengingatkan bahwa penyerahan komando militer kepada struktur yang dipimpin negara asing dianggap bertentangan dengan prinsip anti-penjajahan.

Ketiga, mereka meminta pemerintah kembali menegakkan politik luar negeri yang independen dan bebas dari intervensi kekuatan global.

Keempat, mahasiswa juga menyerukan pentingnya solidaritas dunia Islam dalam menghadapi berbagai bentuk penjajahan modern. Mereka mengajak umat Islam di berbagai negara untuk bersatu dan memperkuat dukungan terhadap perjuangan pembebasan Palestina dari pendudukan.

Aliansi Mahasiswa Bersuara Sultra menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan bagian dari peran mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang memiliki tanggung jawab moral dalam mengawal kebijakan negara. Mereka menyatakan akan terus menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai membuka jalan bagi dominasi asing terhadap kedaulatan bangsa. (red)

× Advertisement
× Advertisement