CELEBESPOS.ID, KENDARI — Pemerintah pusat kembali menekankan pentingnya pengendalian harga pangan sebagai langkah strategis menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa, 27 Januari 2026.
Rapat nasional tersebut dipusatkan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia secara virtual. Pemerintah Kota Kendari mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Wali Kota Kendari diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kendari, Alda Kesutan Lapae, S.Si. Kehadiran perwakilan Pemkot Kendari dalam forum nasional ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus menyelaraskan kebijakan ekonomi daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pengendalian inflasi, khususnya yang bersumber dari komoditas pangan, merupakan prioritas nasional karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.
Menurut Mendagri, stabilitas inflasi nasional selama ini dapat dijaga karena adanya koordinasi yang rutin dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa rapat koordinasi yang digelar secara berkala, termasuk melalui forum daring, menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh daerah bergerak serempak dalam mengendalikan harga.
Mendagri menjelaskan bahwa komoditas pangan memiliki kontribusi besar terhadap inflasi karena langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga. Kenaikan harga bahan pangan, menurutnya, akan sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi nasional pada Desember 2025 secara year on year tercatat sebesar 2,92 persen. Angka tersebut masih berada di bawah batas atas inflasi nasional sebesar 3,5 persen. Meski demikian, Mendagri mengingatkan agar pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Ia menekankan bahwa meskipun inflasi secara agregat terlihat terkendali, lonjakan harga pada komoditas tertentu dapat menimbulkan tekanan ekonomi di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada angka statistik, tetapi juga harus memperhatikan kondisi riil yang dirasakan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga menyinggung harga emas perhiasan yang turut menyumbang inflasi akibat pengaruh dinamika global. Ia menyampaikan bahwa komoditas tersebut sulit dikendalikan karena mengikuti harga pasar dunia. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memfokuskan kebijakan pengendalian inflasi pada sektor yang paling dirasakan masyarakat.
Menurut Mendagri, makanan dan minuman menjadi komoditas utama yang harus dikendalikan karena merupakan kebutuhan dasar yang dikonsumsi setiap hari. Pemerintah daerah diminta untuk mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melakukan langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kota Kendari menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pengendalian inflasi nasional. Melalui TPID, Pemkot Kendari akan memperkuat pemantauan harga pangan, memastikan kelancaran distribusi, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
Pemkot Kendari juga berupaya mengoptimalkan berbagai instrumen pengendalian inflasi, seperti pelaksanaan operasi pasar, penguatan kerja sama antar daerah, serta mendorong peningkatan produksi pangan lokal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menahan laju kenaikan harga.
Selain pengendalian inflasi, rapat koordinasi daring tersebut juga membahas evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Pemerintah pusat menekankan pentingnya peran daerah dalam penyediaan data, dukungan kebijakan, dan sinergi lintas sektor guna mempercepat realisasi program perumahan nasional.
Melalui partisipasi aktif dalam rapat koordinasi yang digelar secara virtual ini, Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat. Upaya pengendalian inflasi dan dukungan terhadap program strategis nasional diharapkan dapat berjalan seiring demi menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
