CELEBESPOS.ID, BUTON — Pemerintah Kabupaten Buton dan Rare Indonesia menyepakati langkah strategis untuk menata ulang pengelolaan perikanan pesisir berbasis data, konservasi, dan pemberdayaan nelayan. Melalui Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP), kedua pihak merumuskan arah baru tata kelola sumber daya laut yang tidak hanya menjaga keberlanjutan ekosistem, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi ribuan nelayan di tujuh kawasan pesisir Buton.
Komitmen tersebut menguat dalam audiensi antara perwakilan Rare Indonesia dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Buton yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Buton, Takawa, Pasarwajo, Senin, 2 Februari 2026. Rare Indonesia diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Buton, La Ode Syamsudin, mewakili Bupati Buton.
Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah, antara lain Kepala Dinas Perikanan Rasmin Rahman, Kepala Bappeda Awaluddin, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Murtana Muru. Dari pihak Rare Indonesia hadir Wa Ode Anna Dianna Sastri Chaidir selaku Senior Manager Policy and Partnership, La Ode Ridwan sebagai Konsultan Penasihat Kebijakan, serta Megawati, Konsultan Kemitraan Desa.
Dalam paparannya, Rare Indonesia menjelaskan bahwa Program PAAP saat ini menjangkau 4.791 nelayan yang tersebar di 62 desa pesisir di tujuh kecamatan Kabupaten Buton. Tujuh kawasan dampingan tersebut meliputi Kapontori (8 desa), Siotapina Lasalimu Selatan (7 desa), Wabula (4 desa), Ngapa To’oa (7 desa), Kolowa–Pasarwajo (12 desa), Sangia Waode (10 desa), dan Lasalimu (14 desa). Kawasan Lasalimu mulai didampingi pada 2025 sebagai proyek percontohan dengan skema pendanaan Impact Bond (IBF).
Rare menekankan bahwa pendekatan PAAP tidak semata berorientasi pada konservasi laut, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi nelayan kecil. Salah satu intervensi utama adalah pendampingan kepada pembeli ikan tingkat pertama untuk melakukan pencatatan transaksi secara digital melalui platform OurFish.
Menurut Wa Ode Anna Dianna Sastri Chaidir, data yang terkumpul menjadi instrumen penting bagi kelompok nelayan dalam mengambil keputusan pengelolaan perikanan di wilayahnya. “Pencatatan digital ini bukan sekadar administrasi, tetapi fondasi pengelolaan perikanan berbasis bukti,” katanya.
Berdasarkan data OurFish, tercatat sekitar 156 ton ikan dari kawasan PAAP di Buton telah terdokumentasi, dengan tren volume tangkapan yang menunjukkan peningkatan sejak pencatatan dimulai pada 2020 hingga 2025. Data tersebut kini terus dikaji bersama oleh kelompok PAAP dan tim Rare untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan.
Program PAAP juga memberikan edukasi kepada nelayan terkait perlindungan kawasan pesisir, praktik penangkapan berkelanjutan, serta tata kelola berbasis masyarakat. Rare melatih kelompok nelayan dalam tiga aspek utama, yakni manajemen kelembagaan, manajemen keuangan, dan fungsi organisasi. Selain itu, kelompok PAAP memperoleh hibah kompetitif untuk menjalankan rencana kerja pengelolaan perikanan di wilayahnya.
Dalam aspek pemberdayaan ekonomi, Rare Indonesia menggelar pelatihan literasi keuangan, pembentukan kelompok simpan pinjam, serta pendampingan peningkatan usaha bagi pembeli dan pengolah ikan. Di kawasan Wabula, misalnya, nelayan dan keluarga nelayan dilatih mengolah ikan menjadi abon sebagai upaya diversifikasi pendapatan.
Sejak 2021 hingga 2025, program ini telah melatih 726 nelayan dalam literasi keuangan, mengikutsertakan 496 nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta membentuk 18 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PAAP yang aktif.
Rare Indonesia juga menempatkan konsultan kemitraan desa dan staf lapangan untuk mendampingi desa-desa pesisir, sekaligus mengawal pelaksanaan Program ARUS (Action for Resilient and Sustainable Seas). Selain itu, Rare menggandeng ITK Buton bersama Pemerintah Kabupaten Buton untuk menyusun Buku Peta Jalan Ekonomi Biru Kabupaten Buton sebagai acuan pembangunan berbasis kelautan.
Pemerintah Kabupaten Buton menyambut positif kemitraan ini dan menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan program. La Ode Syamsudin menyatakan bahwa visi Pemkab Buton sejalan dengan pendekatan Rare Indonesia dalam memperkuat masyarakat pesisir.
“Pemerintah Kabupaten Buton memiliki komitmen yang sama dengan Rare Indonesia untuk mendukung masyarakat pesisir. Dengan potensi yang kami miliki dan pengalaman Rare, kami optimistis kualitas pelaku perikanan di Buton akan meningkat,” ujar Syamsudin.
Ia menambahkan bahwa kerja sama ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan serta komunitas pesisir. Menurutnya, pendekatan Rare justru memperkuat nilai-nilai kearifan lokal Buton dalam menjaga laut.
Syamsudin mencontohkan praktik “ombo” di wilayah Dongkala dan Kondowa, yakni sistem pengelolaan laut adat di mana kawasan tertentu ditutup untuk penangkapan ikan dan hanya dibuka setahun sekali menjelang upacara adat Kabaria. Selain bernilai ekologis, tradisi ini juga menjadi atraksi wisata budaya.
“Aturan adat seperti ombo menunjukkan bahwa masyarakat Buton telah lama memiliki mekanisme sendiri dalam menjaga laut. Program Rare memperkuat praktik ini dengan pendekatan yang lebih terstruktur,” katanya.
Di akhir pertemuan, Pemkab Buton menyampaikan apresiasi kepada Rare Indonesia atas pendampingan yang telah diberikan kepada nelayan Buton. Kedua pihak sepakat melanjutkan kolaborasi untuk memastikan tata kelola perikanan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan bagi masyarakat pesisir. (red)
