CELEBESPOS.ID, KENDARI — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Daerah Pemilihan Kota Kendari, Sudarmanto Saeka, menggelar reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 di Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Rabu sore (4 Februari 2026). Forum serap aspirasi ini tidak sekadar menjadi agenda rutin legislator, tetapi juga ruang deliberasi publik di mana warga menyuarakan persoalan konkret yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, terutama terkait banjir yang kerap melanda Jalan Budi Utomo.
Kegiatan reses berlangsung di tengah suasana pascahujan, namun kondisi tersebut justru semakin menguatkan relevansi pertemuan. Ratusan warga tetap hadir memenuhi lokasi pertemuan, mencerminkan tingginya harapan masyarakat terhadap kehadiran negara melalui wakil rakyatnya. Mereka datang dengan beragam keluhan dan usulan yang selama ini belum mendapat solusi tuntas.
Sekretaris Lurah (Seklur) Punggaloba, yang mewakili lurah setempat, membuka pertemuan dengan menyampaikan permohonan maaf karena lurah tidak dapat hadir. Ia menjelaskan bahwa kepala kelurahan sedang mengikuti rapat bersama Wali Kota Kendari terkait percepatan penanganan stunting, yang juga menjadi isu prioritas pembangunan daerah. Meski demikian, pemerintah kelurahan memastikan reses berjalan tertib dan partisipatif.
Dalam sambutannya, Sudarmanto Saeka menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari tugas konstitusionalnya sebagai anggota DPRD untuk mendengar langsung suara masyarakat. Ia menekankan bahwa kebijakan publik yang efektif harus berangkat dari kebutuhan riil warga, bukan sekadar perencanaan teknokratis di atas meja birokrasi.
Suasana dialog berlangsung dinamis. Warga bergantian menyampaikan aspirasi, mulai dari ibu rumah tangga, pemuda, tokoh agama, hingga pengurus lingkungan. Persoalan yang mengemuka tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga aspek sosial dan keamanan lingkungan. Mereka mengeluhkan minimnya lampu penerangan jalan umum (PJU), kebutuhan pemasangan CCTV untuk mencegah tindak kriminal, serta dukungan pemerintah bagi kegiatan majelis taklim dan akses beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu.
Namun, isu yang paling dominan dan berulang disampaikan adalah masalah banjir di Jalan Budi Utomo. Ketua RW 05, Bakhtiar, menjelaskan bahwa setiap kali hujan deras turun, air menggenangi jalan hingga mengganggu aktivitas warga. Menurutnya, akar masalah bukan semata curah hujan tinggi, melainkan ketiadaan sistem drainase yang memadai untuk menampung dan mengalirkan debit air.
“Banjir ini sudah terjadi bertahun-tahun. Air sering meluap ke badan jalan, masuk ke halaman rumah, bahkan kadang mengganggu aktivitas anak-anak ke sekolah,” ujar Bakhtiar. Ia berharap ada solusi permanen, bukan sekadar perbaikan sementara.
Menanggapi keluhan tersebut, Sudarmanto Saeka menyampaikan sikap yang realistis namun tetap solutif. Ia menjelaskan bahwa secara kewenangan, pembangunan dan perbaikan drainase Jalan Budi Utomo berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kota Kendari, bukan Pemerintah Provinsi Sultra. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu tidak mengurangi tanggung jawab moral dan politiknya sebagai wakil rakyat.
Sudarmanto berjanji akan mengawal persoalan tersebut dengan serius. Ia menyatakan akan berkomunikasi langsung dengan Wali Kota Kendari dan Wakil Wali Kota Kendari agar drainase Jalan Budi Utomo masuk dalam skala prioritas pembangunan infrastruktur kota. Menurutnya, persoalan banjir bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan, kesehatan lingkungan, dan kualitas hidup warga.
Sebagai kader Partai NasDem, Sudarmanto menilai bahwa sinergi dengan Pemerintah Kota Kendari yang juga dipimpin oleh kader partai yang sama dapat mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan. Namun, ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, di atas kepentingan politik maupun partai.
“Sebagai wakil rakyat, tugas saya bukan hanya menyerap aspirasi, tetapi memastikan aspirasi itu sampai ke pengambil keputusan dan ditindaklanjuti. Jalan Budi Utomo akan saya kawal agar menjadi perhatian serius pemerintah kota,” tegasnya di hadapan warga.
Selain drainase, Sudarmanto juga mencatat kebutuhan lain yang disampaikan masyarakat. Ia menilai bahwa pembangunan daerah harus bersifat komprehensif, mencakup infrastruktur fisik, keamanan lingkungan, serta penguatan sosial dan keagamaan. Oleh karena itu, ia berkomitmen memperjuangkan peningkatan penerangan jalan, pemasangan CCTV berbasis lingkungan, serta dukungan bagi kegiatan majelis taklim dan pendidikan.
Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif warga dalam pembangunan. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.
Reses di Punggaloba ini menjadi contoh bagaimana fungsi representasi DPRD dijalankan secara substantif. Bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi mekanisme nyata bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan mereka dan bagi wakil rakyat untuk merumuskan agenda perjuangan politiknya.
Di akhir pertemuan, Sudarmanto mengajak masyarakat untuk terus menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan terorganisir. Ia berharap kolaborasi antara warga, pemerintah kelurahan, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi dapat melahirkan solusi konkret bagi persoalan banjir di Jalan Budi Utomo dan tantangan pembangunan lainnya di Kota Kendari. (red)
