CELEBESPOS.ID, KENDARI — Auditorium Mokodompit pagi itu sunyi, meski penuh. Di atas panggung, delapan guru besar Universitas Halu Oleo berdiri sejajar dalam balutan toga hitam dan kalung akademik berwarna emas—penanda puncak perjalanan intelektual mereka. Pengukuhan guru besar, Senin, 9 Februari 2026, ini bukan sekadar seremoni, tetapi penegasan bahwa UHO kini melangkah lebih mantap: rasio guru besar telah mencapai 11,4 persen dari sekitar 1.600 dosen.
Delapan profesor yang dikukuhkan mewakili ragam kepakaran—teknik, pertanian, ekonomi, dan budaya. Mereka adalah wajah multidisiplin UHO yang kian matang. Dari delapan guru besar tersebut, ada nama Prof. Dr. Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si., Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya, yang juga dekan di fakultas tersebut.
Judul orasinya tegas dan sarat muatan: “Relasi Kuasa dan Hegemoni Punggawa–Sawi pada Nelayan Etnis Bajo di Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat: Perspektif Antropologi Maritim.”
Di atas mimbar, Prof. Akhmad Marhadi yang tampil dalam balutan toga hitam dengan selempang hijau-emas bertuliskan “Guru Besar” dan medali universitas tersemat di dadanya, tidak berbicara dari menara gading. Ia mengajak hadirin menyelami Tiworo—mendengar derit perahu kayu, merasakan angin asin, dan menyaksikan langsung denyut kehidupan nelayan Bajo yang kerap luput dari kebijakan.
Sejak awal, ia menolak cara pandang yang mereduksi laut menjadi ruang produksi semata. Dalam perspektif antropologi maritim, laut bagi masyarakat Bajo adalah ruang hidup, identitas, memori, sekaligus arena sosial tempat kekuasaan berkelindan.
“Laut bukan hanya sumber nafkah, tetapi ruang kehidupan, identitas, dan relasi sosial yang membentuk cara manusia pesisir memaknai dunia,” tegasnya, suaranya menggema di ruang senat.
Namun romantisme hubungan manusia-laut itu segera diiris oleh analisis tajamnya tentang relasi Punggawa—Sawi, sistem patron-klien yang telah lama mengakar di pesisir Sulawesi Tenggara. Di permukaan, relasi ini kerap dipahami sebagai gotong royong: Punggawa menyediakan perahu, mesin, jaring, dan modal; Sawi melaut dan berbagi hasil.
Tetapi riset panjang di Tiworo Utara membawanya pada kesimpulan berbeda. Punggawa tidak hanya menguasai alat produksi, tetapi juga jalur distribusi—dari pengumpulan ikan hingga akses pasar nasional dan internasional. Dengan kendali atas modal dan informasi harga, mereka menempati posisi dominan dalam rantai ekonomi maritim lokal.
Sawi, di sisi lain, sering terjebak dalam lingkaran ketergantungan. Mereka berhadapan dengan ombak dan risiko nyawa, tetapi tetap terikat oleh utang modal dan skema bagi hasil yang tidak selalu adil. Ketergantungan ini bukan sekadar ekonomi, melainkan sosial dan kultural—karena Punggawa diposisikan sebagai pelindung, penjamin kerja, bahkan figur berpengaruh dalam komunitas.
Yang membuat analisis Prof. Akhmad Marhadi menggigit adalah cara ia menunjukkan bahwa dominasi ini bekerja secara halus: melalui jaringan kekerabatan, ritual laut, relasi dengan aparat, dan legitimasi sosial yang dibangun bertahun-tahun. Inilah yang ia sebut sebagai hegemoni—kekuasaan yang tidak dipaksakan, tetapi diterima sebagai kewajaran.
“Dominasi yang paling efektif bukan yang memukul, tetapi yang membuat ketimpangan terasa normal,” katanya, membuat ruangan terdiam sejenak.
Orasi semakin dalam ketika ia mengaitkan relasi Punggawa–Sawi dengan masuknya kapitalisme pesisir. Pedagang luar, tengkulak besar, dan jaringan pasar lintas daerah justru memperkuat posisi Punggawa sebagai perantara utama antara nelayan lokal dan ekonomi global. Harga ikan sering ditentukan bukan di laut, tetapi di meja pedagang—menjadikan Sawi semakin terpinggirkan dalam menentukan nilai kerja mereka sendiri.
Ia juga menyoroti peran negara. Aparat keamanan dan regulasi formal, alih-alih netral, kerap memperkuat posisi Punggawa. Rasa aman memang tercipta, tetapi hierarki sosial yang timpang justru semakin kukuh.
Dalam salah satu bagian paling reflektif, Prof. Akhmad Marhadi menyebut laut sebagai “arena perebutan kuasa dan hegemoni.” Laut bukan hanya diperebutkan oleh nelayan, tetapi juga oleh pedagang, pemilik modal, pemerintah, dan korporasi.
“Laut adalah panggung politik yang sunyi—di sana kepentingan bertemu, bernegosiasi, dan sering kali menyingkirkan yang paling rentan,” ujarnya.
Bagi nelayan Bajo, laut adalah identitas. Namun identitas itu kian tergerus oleh logika pasar modern, mekanisasi, dan kebijakan yang lahir jauh dari gelombang.
Di sinilah pentingnya antropologi maritim. Bukan sekadar mencatat budaya, tetapi membaca relasi kuasa yang membentuk kehidupan pesisir. Menurut Prof. Akhmad, kebijakan perikanan tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan produksi atau bantuan alat tangkap.
Pemberdayaan sejati harus menyentuh akar ketimpangan: membuka akses pasar yang lebih adil, memperkuat koperasi nelayan, serta melindungi kearifan lokal Bajo dalam mengelola laut.
“Jika kita ingin membangun pesisir, kita harus membangun manusianya terlebih dahulu—bukan hanya perahunya,” tegasnya.
Meski kritis, orasinya sarat harapan. Ia meyakini bahwa dengan pemahaman yang lebih utuh tentang relasi sosial pesisir, kebijakan publik bisa dirancang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal.
Sebagai Guru Besar Antropologi Maritim, Prof. Akhmad Marhadi menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan riset yang membela masyarakat pesisir, memperkuat posisi mereka menghadapi globalisasi, dan menjaga warisan kearifan lokal Sulawesi Tenggara.
Pengukuhan hari itu juga melahirkan tujuh guru besar lainnya yang memperkaya ekosistem akademik UHO: Prof. Dr. Ir. Fransiscus Suramas Rembon, M.Sc.; Prof. Dr. Ir. Rachmawati Hasid, M.Si.; Prof. Dr. Wali Aya Rumbia, SE., M.Si.; Prof. Dr. Eng. Ir. Lukas Kano Mangalla, ST., MT., IPM.; Prof. Dr. Ir. Ahmad Syarif Sukri, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.; Prof. Dr. Ir. Anas Nikoyan, M.Si.; dan Prof. Dr. Eng. Ir. Sudarsono, ST., M.Eng. Masing-masing membawa kepakaran yang menguatkan posisi UHO sebagai pusat keilmuan di Sulawesi Tenggara.
Di penghujung rangkaian, setelah orasi selesai dan prosesi pengukuhan tuntas, Plt Rektor UHO, Dr. Herman, S.H., LLM, menutup dengan pesan singkat namun sarat makna:
“Guru besar adalah jabatan akademik tertinggi di universitas. Justru karena berada di puncak, seorang profesor harus semakin tawadhu. Raihan ini tidak mudah dan tidak murah, sehingga harus diiringi tanggung jawab yang besar.”
Pesan itu seolah menemukan wujudnya dalam orasi Prof. Akhmad Marhadi—sebuah pengingat bahwa ilmu tidak hanya untuk ruang seminar, tetapi untuk perahu, gelombang, dan nasib nelayan Bajo di Tiworo.
Di bawah lampu-lampu megah Auditorium Mokodompit, UHO bukan hanya mengukuhkan delapan guru besar. Ia meneguhkan komitmen sebagai kampus yang berpijak pada laut, manusia, dan keadilan sosial. (red)
