CELEBESPOS.ID, JAKARTA — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai mematangkan tahapan lanjutan rencana pembangunan Jembatan Buton–Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya undangan resmi pembahasan tindak lanjut kesiapan pembangunan jembatan yang akan menghubungkan dua pulau besar di kawasan tersebut.
Pembahasan tersebut tertuang dalam surat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Nomor UM0102/B/Bpjn19/2026/115 tertanggal 29 Januari 2026. Surat itu mengundang pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menghadiri rapat pembahasan lanjutan atas Nota Dinas Direktur Jenderal Bina Marga mengenai telaah kesiapan rencana pembangunan Jembatan Muna–Buton.
Rapat dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 3 Februari 2026, di Ruang Rapat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara. Agenda tersebut difokuskan pada sinkronisasi data dan kesiapan teknis sebagai bagian dari tahapan perencanaan proyek strategis infrastruktur penghubung antarwilayah.
Dalam surat tersebut, Kementerian PUPR meminta pemerintah daerah dan balai terkait untuk menyiapkan sejumlah data pendukung. Data yang dimaksud antara lain proyeksi lalu lintas dan identifikasi bangkitan perjalanan baru, dokumen lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta data kesiapan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Menanggapi perkembangan tersebut, Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, menyampaikan harapannya agar proses pembangunan Jembatan Buton–Muna dapat segera berjalan sesuai rencana. Ia menyebut proyek tersebut merupakan salah satu infrastruktur paling strategis yang diharapkan dapat direalisasikan pada tahun ini, sebagaimana komitmen yang disampaikan Menteri PUPR pada tahun sebelumnya.
“Kita berdoa bersama semoga proses pembangunannya tahun ini dapat berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Jembatan ini akan menjadi ikon baru bagi dua pulau,” ujar Azhari dalam pernyataannya.
Menurut Azhari, keberadaan Jembatan Buton–Muna tidak hanya berfungsi sebagai penghubung fisik antarwilayah, tetapi juga menjadi penggerak utama kebangkitan ekonomi kawasan. Ia menilai konektivitas darat antar-pulau akan membuka ruang pertumbuhan baru, khususnya di sektor pariwisata, perikanan, dan perdagangan lokal.
Sektor pariwisata disebut akan menjadi salah satu penerima dampak terbesar dari pembangunan jembatan tersebut. Azhari menilai meningkatnya aksesibilitas akan mendorong kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi budaya dan alam, termasuk situs-situs bersejarah, kawasan pantai, serta gua-gua alam yang selama ini belum tergarap optimal.
Ia juga menyinggung pengakuan dunia terhadap Gua Liangkabori sebagai salah satu potensi unggulan yang diyakini akan semakin menarik minat wisatawan apabila konektivitas antarwilayah semakin terbuka. Selama ini, kunjungan wisata budaya masih terpusat pada ikon tertentu, sementara potensi lain di kawasan Muna dan Buton dinilai belum berkembang maksimal.
Selain pariwisata, Azhari menilai pembangunan Jembatan Buton–Muna akan mempermudah distribusi hasil perikanan dan kelautan. Dengan terbukanya jalur darat, arus barang dan logistik antarwilayah diharapkan menjadi lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi produk masyarakat pesisir.
Dalam jangka panjang, pemerintah daerah juga memandang pembangunan jembatan ini sebagai bagian dari sistem konektivitas regional Sulawesi Tenggara. Rencana lanjutan penghubung antar-pulau diharapkan dapat memperkuat integrasi wilayah dan menghilangkan hambatan geografis yang selama ini membatasi mobilitas masyarakat.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menegaskan bahwa tahapan pembahasan lanjutan ini menjadi bagian penting sebelum proyek masuk ke tahap berikutnya. Sinkronisasi data, kesiapan lingkungan, serta dukungan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan proyek dapat berjalan sesuai ketentuan dan berkelanjutan.
Dengan dimulainya pembahasan teknis lanjutan tersebut, rencana pembangunan Jembatan Buton–Muna kembali menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah daerah dan masyarakat pun berharap proyek ini dapat segera terealisasi sebagai pengungkit pembangunan dan simbol konektivitas baru di Sulawesi Tenggara. (red)
