CELEBESPOS.ID, KENDARI — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menginisiasi upaya penyelesaian konflik internal Yayasan Pendidikan Sulawesi Tenggara yang menaungi Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra). Langkah ini ditandai dengan dilayangkannya undangan mediasi kedua kepada Dr. H. Nur Alam, SE., M.Si., selaku Ketua Pembina Yayasan, menyusul ketidakhadirannya pada agenda mediasi sebelumnya.
Undangan kedua tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menurunkan tensi konflik kepengurusan yayasan sekaligus memastikan keberlangsungan tata kelola institusi pendidikan tinggi tetap berjalan kondusif.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, menjelaskan bahwa surat undangan fasilitasi dan mediasi telah dikirimkan kepada kedua belah pihak pada Kamis, 5 Februari 2026. Agenda pertemuan kedua dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 Februari 2026 pukul 14.00 Wita di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Undangan kedua ini telah kami sampaikan kepada para pihak sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mencari solusi yang adil dan berimbang,” ujar Asrun Lio, Senin (9 Februari 2026).
Mediasi ini dilakukan menyusul konflik kepengurusan Yayasan Unsultra yang melibatkan dua kubu, yakni kelompok yang dipimpin M. Yusuf dan pihak yang berafiliasi dengan Nur Alam. Keduanya sama-sama mengklaim sebagai pengurus sah yayasan, sehingga memicu ketidakpastian dalam pengelolaan universitas.
Pemprov Sultra menilai polemik berkepanjangan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas tata kelola Unsultra, menimbulkan ketidakpastian akademik, serta berdampak pada hak-hak mahasiswa dan sivitas akademika. Karena itu, pemerintah daerah merasa perlu memfasilitasi ruang dialog yang konstruktif dan berimbang.
Pada mediasi pertama yang digelar 2 Februari 2026, M. Yusuf telah hadir memenuhi undangan fasilitasi. Namun, Nur Alam tidak menghadiri pertemuan tersebut, sehingga Pemprov Sultra kembali mengundangnya untuk mengikuti proses mediasi lanjutan.
Asrun Lio menegaskan bahwa pertemuan fasilitasi ini bukan untuk memihak salah satu pihak, melainkan sebagai sarana mendengar keterangan secara adil dan mencari titik temu yang dapat diterima bersama.
“Ini adalah bentuk itikad baik pemerintah daerah untuk menjaga iklim pendidikan tetap kondusif, sekaligus memastikan konflik tidak berlarut-larut dan merugikan mahasiswa,” tambahnya.
Pemprov Sultra juga menekankan pentingnya kehadiran langsung Nur Alam dalam mediasi kedua ini sebagai langkah positif menuju penyelesaian sengketa internal yayasan. Kehadiran para pihak dinilai krusial agar proses dialog dapat berjalan efektif dan menghasilkan kesepakatan yang konstruktif.
Pemerintah daerah berharap seluruh pihak yang berkonflik dapat mengedepankan kepentingan institusi pendidikan dan kepastian akademik mahasiswa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Dengan mediasi ini, Pemprov Sultra optimistis dapat mendorong penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi masa depan Unsultra. (red)
