CELEBESPOS.ID, MAWASANGKA — Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, menegaskan komitmennya terhadap penguatan sektor pendidikan sekaligus kesiapan bertanggung jawab atas kebijakan pembangunan fasilitas di Sekolah Rakyat (SR) Buton Tengah yang belakangan menjadi sorotan publik.
Hal tersebut disampaikan Azhari saat melakukan kunjungan ke Mawasangka pada 12 Februari 2026. Dalam agenda tersebut, ia menghadiri undangan mahasiswa Mawasangka Raya dan menyempatkan diri meninjau langsung Sekolah Rakyat Buton Tengah.
Menurut Azhari, kunjungannya ke Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk yang berstatus yatim, piatu, maupun berasal dari keluarga tidak utuh.
“Saya sudah lama tidak menengok anak-anak spesial Buteng ini. Spesial karena mereka berasal dari masyarakat kurang mampu. Bagi saya, mereka adalah bagian dari warga Buteng yang akan menentukan wajah daerah ini dua puluh tahun ke depan,” ujar Azhari.
Ia menilai keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak tersebut merupakan prioritas yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, memberikan kesempatan kembali bersekolah merupakan langkah penting dalam membangun masa depan daerah.
Dalam dua pekan terakhir, Sekolah Rakyat Buton Tengah menjadi perbincangan setelah muncul dugaan adanya “dana siluman” dalam pembangunan dapur, selasar, dan tempat makan di lingkungan sekolah tersebut.
Menanggapi hal itu, Azhari menegaskan bahwa pembangunan fasilitas tersebut telah melalui mekanisme penganggaran yang sah. Ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran pembangunan dapur telah tercantum dalam APBD Perubahan Buton Tengah Tahun Anggaran 2026 dan disetujui bersama DPRD.
“Saya juga heran dengan istilah dana siluman itu. Kalau pembangunan dapur itu sudah masuk dalam APBD Perubahan 2026 dan disetujui bersama DPRD, silumannya di mana?” katanya.
Ia menjelaskan bahwa keputusan membangun fasilitas tersebut diambil karena kebutuhan yang mendesak demi menunjang kegiatan belajar dan kebutuhan dasar siswa.
“Kalau perintah membangun itu perintah saya. Kalau salah, itu salah saya. Saya siap bertanggung jawab,” tegas Azhari.
Namun demikian, ia menekankan bahwa perencanaan teknis, gambar bangunan, serta perhitungan anggaran dilakukan oleh dinas terkait sesuai mekanisme yang berlaku. Pemeriksaan lebih lanjut, kata dia, merupakan kewenangan lembaga audit.
“Untuk teknis dan nilainya itu kewenangan dinas. Dan saat ini BPK sedang melakukan pemeriksaan di Buteng sesuai ketentuan,” ujarnya.
Azhari menyatakan bahwa pendidikan dan tata kelola anggaran yang baik harus berjalan beriringan. Ia mengajak seluruh pihak untuk membangun Buton Tengah dengan semangat transparansi dan akuntabilitas.
“Bagi saya pendidikan itu penting, dan peruntukan anggaran juga penting. Mari kita bangun Buteng dengan transparansi yang baik,” pungkasnya. (red)
