CELEBESPOS.ID, KENDARI — Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengambil langkah tak lazim dalam proses penataan birokrasi. Ia turun langsung mewawancarai calon pejabat administrator dan pengawas sebagai bagian dari upaya menegakkan sistem merit berbasis kompetensi dan integritas.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pengisian jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra tidak lagi semata administratif, tetapi mengedepankan penilaian langsung terhadap kualitas individu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Andi Khaeruni, menjelaskan proses wawancara telah berlangsung sejak 30 Maret 2026 dan masih berlanjut hingga awal April.
“Wawancara ini dilakukan langsung oleh gubernur untuk memastikan pejabat yang dipilih benar-benar memiliki kompetensi, motivasi, dan integritas,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut sekaligus menjadi upaya mencegah praktik negatif seperti gratifikasi dan nepotisme dalam proses pengisian jabatan.
Sebelum tahap wawancara, BKD terlebih dahulu melakukan asesmen menyeluruh terhadap kandidat yang diusulkan oleh masing-masing kepala perangkat daerah. Penilaian mencakup aspek pendidikan, pengalaman kerja, kinerja, hingga kemampuan manajerial dan integritas.
Dari hasil seleksi tersebut, tiga kandidat terbaik untuk setiap jabatan diajukan kepada gubernur untuk mengikuti wawancara sebagai tahap akhir sebelum diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pendekatan ini mengusung prinsip the right man on the right place, di mana setiap pejabat dipastikan memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas secara optimal.
Tak berhenti pada seleksi jabatan, Pemprov Sultra juga memperkuat sistem merit secara struktural melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan manajemen talenta ASN.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian di Kantor BKD Jawa Barat pada 2 April 2026, yang melibatkan sejumlah pejabat dari kedua provinsi.
Melalui kolaborasi ini, Pemprov Sultra akan mengadopsi sistem pemetaan talenta ASN berbasis teknologi informasi yang memungkinkan identifikasi kompetensi, potensi, dan kualifikasi aparatur secara lebih akurat.
Sistem ini diharapkan menjadi dasar dalam perencanaan karier, suksesi jabatan, hingga pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan.
Dengan langkah tersebut, Pemprov Sultra menargetkan terbentuknya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (red)
