CELEBESPOS.ID, KENDARI — Kendari sedang memasuki babak baru perdebatan sosial. Isu LGBT, yang selama ini lebih banyak bergulir di level nasional, kini mulai disuarakan di parlemen lokal. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Kendari, La Yuli SPd MPd, mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) pelarangan, yang disebut sebagai langkah perlindungan generasi muda di tengah perubahan zaman.
La Yuli mengatakan, dorongan tersebut merupakan sikap resmi fraksi dalam merespons dinamika sosial di Kota Kendari. Menurut dia, isu ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa, melainkan telah menyentuh ruang sosial yang lebih luas.
“Ini bukan sekadar isu di luar sana. Kita melihat ada kegelisahan di tengah masyarakat yang perlu dijawab dengan kebijakan yang jelas,” kata La Yuli.
Ia menilai, masyarakat Kendari memiliki fondasi nilai agama dan norma sosial yang kuat. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu hadir memberikan arah melalui regulasi yang tegas dan terukur.
Dalam pernyataannya, La Yuli menyampaikan bahwa Fraksi PKS memandang isu tersebut dari berbagai aspek, mulai dari kemanusiaan, agama, hingga kesehatan masyarakat.
“LGBT ini secara kemanusiaan telah keluar dari perilaku manusia normal dan membahayakan untuk kelangsungan umat manusia. Sebagai umat beragama, tentu kita percaya bahwa perbuatan ini dilarang oleh hampir seluruh agama yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menyoroti aspek kesehatan.
“Dari sisi kesehatan, perilaku ini sangat membahayakan dan sudah banyak korbannya pada semua jenjang usia, terutama anak-anak muda, serta berpotensi menulari masyarakat,” kata dia.
Atas dasar itu, La Yuli menegaskan sikap fraksinya untuk mendorong regulasi daerah.
“Sehingga saya sebagai Ketua Fraksi PKS merasa sudah saatnya dan sangat perlu untuk kita dorong perda pelarangan LGBT ini. Kita perlu generasi yang tumbuh sehat, normal, dan tangguh untuk menghadapi kehidupan yang semakin kompleks di masa yang akan datang,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembahasan perda tersebut perlu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, akademisi, dan masyarakat, agar menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan memiliki legitimasi sosial. (red)
