CELEBESPOS.ID, BOGOR – Para akademisi ilmu komunikasi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia resmi mendeklarasikan pembentukan Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia (ADPIKI) di IPB International Convention Center, Botani Square, Kota Bogor, Kamis, 7 Mei 2026.
Pembentukan ADPIKI menandai hadirnya organisasi profesi pertama yang secara khusus mewadahi dosen dan peneliti dalam rumpun ilmu komunikasi di Indonesia. Organisasi ini hadir dengan misi memperkuat kolaborasi riset, meningkatkan kesejahteraan dosen, hingga merespons tantangan era digital seperti kecerdasan buatan (AI), disinformasi, dan etika komunikasi modern.
Dalam struktur kepengurusan nasional yang dilantik, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Prof. Dr. Najib Husain, dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum ADPIKI.
Deklarasi ADPIKI mengusung tema “Ilmu Komunikasi Indonesia dalam Lanskap Global South dan Transformasi Digital: Tantangan Etis Profesional Dosen dan Peneliti” dan dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai kampus serta lembaga riset di Indonesia.
Ketua Umum ADPIKI, Dr. Heri Budianto, mengatakan organisasi tersebut dibentuk bukan sekadar menjadi wadah formal akademisi, tetapi diharapkan mampu menjadi motor penggerak kolaborasi riset yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“ADPIKI hadir sebagai wadah kolaborasi dosen dan peneliti. Kami ingin karya ilmiah yang lahir tidak berhenti di jurnal, tetapi memberi dampak sosial yang nyata,” kata Heri dalam sambutannya.
Ia menyoroti berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dosen, mulai dari keterbatasan akses hibah penelitian, publikasi jurnal internasional, hingga tingginya beban administrasi kampus yang dinilai menghambat produktivitas akademik.
Menurutnya, ADPIKI akan berupaya menjadi jembatan penguatan jejaring akademik, khususnya bagi dosen muda, termasuk melalui pendampingan publikasi ilmiah dan penguatan akses sumber daya penelitian.
“Kami ingin dosen lebih fokus pada substansi karya ilmiah, bukan habis energi hanya untuk urusan administrasi,” ujarnya.
Selain isu akademik, ADPIKI juga menyoroti persoalan kesejahteraan tenaga pendidik. Organisasi ini mendorong reformasi kebijakan terkait insentif, perlindungan profesi, dan jaminan kesehatan bagi dosen.
“Bagaimana dosen bisa meneliti dengan tenang kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi? Sudah waktunya ada penghargaan yang lebih adil terhadap kerja intelektual,” tambahnya.
Gagasan pembentukan ADPIKI sendiri mulai dibahas sejak pertengahan 2025 melalui sejumlah forum daring. Sejumlah akademisi yang menjadi inisiator asosiasi ini antara lain Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm. dari UPN Veteran Jakarta, Dr. Heri Budianto dari Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Puji Lestari dari UPN Veteran Yogyakarta, Prof. Dr. Najib Husain dari Universitas Halu Oleo, Prof. Dr. Moh Khairil dari Universitas Tadulako, hingga Prof. Dr. Prahastiwi Utari dari Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Rapat awal pembentukan ADPIKI digelar secara daring pada 24 Januari 2026 dan dilanjutkan pada 2 Februari 2026. Sementara rapat ketiga dilaksanakan di Ruang Rektorat Kampus UPN Veteran Jakarta pada 9 Februari 2026 dan dibuka langsung oleh Rektor UPN Veteran Jakarta, Prof. Dr. Anter Venus.
Kegiatan deklarasi ADPIKI dibuka oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Arif Satria. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya organisasi profesi menjadi ruang penguatan energi kolektif bagi para anggotanya.
“ADPIKI harus menjadi charger, penyemangat bagi para anggotanya. Charger hanya tercipta dengan kepercayaan dari semua anggota sehingga semua punya energi positif untuk maju,” kata Arif.
Ia juga menilai organisasi profesi harus mampu menghadirkan nilai tambah nyata bagi anggotanya.
“Jika dosen dan peneliti merasa memperoleh added value, maka mereka akan aktif berada di organisasi tersebut,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan ADPIKI juga diisi dengan pelantikan pengurus, simposium nasional, dan rapat kerja nasional (Rakernas). Simposium menghadirkan sejumlah guru besar dan pakar ilmu komunikasi yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari ekologi media, komunikasi kebijakan publik, etika komunikasi digital, hingga penguatan literasi media masyarakat.
Sementara Rakernas ADPIKI menyusun peta jalan organisasi, termasuk pengembangan jejaring riset kolaboratif, forum masterclass, serta rekomendasi kebijakan komunikasi bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Melalui deklarasi ini, ADPIKI menegaskan komitmennya menjadi motor penggerak ekosistem riset komunikasi yang inklusif, berintegritas, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat Indonesia. (red)
