Oleh: Wa Embe
(Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pertanian Universitas Halu Oleo)
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari dua pertiga wilayahnya berupa perairan. Namun dalam praktik pembangunan, orientasi kebijakan sering kali masih berpusat pada daratan. Padahal, laut dan tanah bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan satu kesatuan ruang hidup yang saling memengaruhi. Di sinilah pentingnya memperkuat wawasan kemaritiman hingga ke ranah pengelolaan tanah.
Penguatan wawasan kemaritiman yang terintegrasi dapat melahirkan pendekatan pengelolaan sumber daya yang lebih holistik, di mana kebijakan laut dan daratan dirancang dengan mempertimbangkan keterkaitannya. Pendekatan ini tidak hanya menekankan perlunya konservasi sumber daya laut, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya mempertahankan ekosistem daratan yang berfungsi sebagai penyaring limbah dari aktivitas di pesisir. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika ekosistem pesisir dan daratan sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang berakar pada prinsip-prinsip ekologis. Di samping itu, mengintegrasikan wawasan kemaritiman dalam kebijakan pembangunan juga dapat meningkatkan daya saing ekonomi lokal, terutama di daerah yang bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata.
Penerapan teknologi berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya laut dapat memberi peluang bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan pendapatan mereka tanpa merusak lingkungan. Misalnya, pengembangan usaha perikanan berbasis budidaya dan ekowisata yang merangkul keberagaman hayati laut dapat menjadi alternatif yang menguntungkan setelah mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Dalam konteks ini, koordinasi antara berbagai sektor, mulai dari pemerintah daerah, pengusaha, hingga masyarakat sipil, sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan sumber daya. Program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat mengenai prinsip kelautan yang berkelanjutan juga harus menjadi prioritas, sehingga kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan resources dapat terbangun. Dengan cara ini, pembangunan yang inklusif dan berbasis pada ekosistem dapat terwujud, menghasilkan kesejahteraan yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan untuk generasi masa depan.
Wawasan kemaritiman tidak semata berbicara tentang laut sebagai ruang ekonomi atau jalur transportasi, tetapi juga sebagai fondasi identitas bangsa. Sejak dahulu, masyarakat Nusantara hidup dengan menjadikan laut sebagai penghubung, bukan pemisah. Sayangnya, paradigma ini mulai bergeser seiring dengan berkembangnya sistem administrasi modern yang cenderung memisahkan tata kelola wilayah darat dan laut. Pengelolaan tanah yang tidak mempertimbangkan dimensi kemaritiman berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, terutama di wilayah pesisir. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, konflik agraria, hingga degradasi lingkungan pesisir sering kali terjadi karena kurangnya integrasi kebijakan antara sektor darat dan laut. Padahal, aktivitas di daratan seperti pembangunan industri, permukiman, dan pertanian memiliki dampak langsung terhadap ekosistem laut.
Sebaliknya, kondisi laut juga memengaruhi keberlanjutan tanah. Abrasi, kenaikan muka air laut, dan perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi wilayah pesisir dan daratan rendah. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan tanah harus mempertimbangkan aspek kemaritiman secara menyeluruh, termasuk dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan lahan, dan perlindungan lingkungan. Menguatkan wawasan kemaritiman dalam pengelolaan tanah berarti mendorong integrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintah perlu memastikan bahwa perencanaan wilayah tidak lagi bersifat sektoral, melainkan berbasis pada kesatuan ekosistem. Hal ini mencakup sinkronisasi antara kebijakan pertanahan, kelautan, lingkungan hidup, dan pembangunan daerah.
Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting. Edukasi mengenai pentingnya keterkaitan antara laut dan tanah perlu ditingkatkan, terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir. Kesadaran ini akan mendorong praktik pemanfaatan lahan yang lebih bijak dan berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan wilayah terhadap perubahan lingkungan. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan tekanan pembangunan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi contoh dalam pengelolaan wilayah terpadu berbasis kemaritiman. Dengan menghubungkan kembali laut dan darat dalam satu kerangka kebijakan, Indonesia tidak hanya menjaga kedaulatan wilayahnya, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.
Sudah saatnya kita melihat laut dan tanah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dari laut ke darat, wawasan kemaritiman harus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di daratan, tetapi juga oleh bagaimana kita menjaga laut sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa. Melalui sinergi antara darat dan laut, Indonesia dapat mengejar visi sebagai negara maritim yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan. Oleh karena itu, tindakan kolektif dalam menjaga dan menghargai sumber daya laut harus menjadi bagian dari identitas kita sebagai bangsa yang besar di tengah lautan yang tak terhingga. (*)
