CELEBESPOS.ID, KENDARI — Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka resmi melantik Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sultra di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin, 18 Mei 2026.
Pelantikan tersebut dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal seiring berakhirnya masa jabatan Sekda sebelumnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan daerah serta memperkuat efektivitas kerja organisasi perangkat daerah.
“Sekretaris Daerah harus mampu menggerakkan organisasi pemerintahan secara maksimal agar seluruh program dan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif,” ujar gubernur.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dan perangkat daerah dalam mendukung tugas Pj Sekda yang baru dilantik. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak dapat dicapai secara individual, melainkan melalui kerja sama seluruh unsur birokrasi.
“Saya tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus saling mendukung agar pemerintahan berjalan baik dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal,” katanya.
Gubernur juga menyampaikan keyakinannya terhadap kapasitas dan pengalaman Muhammad Fadlansyah dalam menjalankan amanah sebagai Pj Sekda Sultra. Ia menilai pejabat yang dilantik memiliki rekam jejak birokrasi yang panjang dan memahami tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tenggara.
Pelantikan tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah penguatan tata kelola pemerintahan daerah agar tetap stabil, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Gubernur memastikan pengisian jabatan Sekretaris Daerah definitif nantinya akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
“Nanti akan dibuka seleksi terbuka sehingga semua yang memenuhi syarat memiliki kesempatan mengikuti proses tersebut,” ujarnya.
Penunjukan Muhammad Fadlansyah sebagai Pj Sekda Sultra dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri menyusul berakhirnya masa jabatan Sekda sebelumnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/TPA Tahun 2026. (red)
